Informasi dikecualikan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Uraian Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Informasi Dibuka	Informasi Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
1	2	3	4	5	6
1	Data Pegawai (Biodata PNS)	UU No. 14 pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Informasi hasil rapat Perangkat Daerah yang bersifat tertutup, meliputi: - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut
3	Dokumen penerima Layanan Publik	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
4	Dokumen laporan pengaduan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
5	Disposisi memorandum dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut
6	Draft Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai mendapat penetapan dari Walikota
7	Perhitungan APBD Perangkat Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata public	Sampai ditetapkan dalam Perda
8	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak- pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selama masih berlaku

9	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 - ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
10	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Surat Keputusan
11	Daftar penilaian prestasi kerja/SKP PNS	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
12	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	- Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
13	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan